Bus Sinabung Jaya

Manuel – Dolar tembus ke 16.000 dan membuat kita sama-sama tahu bahwa negara ini sudah salah di dalam memilih pemimpin. Tapi ya nggak apa-apa, karena itu adalah pilihan mayoritas yang kalau kita lihat, kecerdasannya itu sangat amat rendah. Kita lihat rata-rata IQ dari negara Indonesia itu ada di angka sekitar 70 sampai 80 saja.

Indonesia memang kekurangan orang pintar, juga orang baik. Bwkakaka.

Jadi nggak heran kalau pemimpin yang dipilih adalah orang yang gampang membodoh-bodohi orang dan rakyat mudah sekali diberikan narasi-narasi yang gampang buat dicerna oleh mereka yakni narasi lapar dan haus.

Nggak heran kalau menjelang Pilpres kemarin banyak banget bantuan sosial yang dibagikan bahkan lebih banyak dari waktu pandemi terjadi di Indonesia. Saat ini belum terpilih saja, Indonesia sudah susah dan semakin sulit untuk maju dan sudah hampir dipastikan mundur ke belakang bertahun-tahun seperti Orde Baru.

Orang pintar orang pintar yang ada di belakang mereka juga kelihatan bukan pintar sehingga bisa memilih mereka tapi pintar mengambil kesempatan karena duitnya banyak ditawarkan kepada mereka.

Sehingga mereka bersekongkol untuk membuat Indonesia semakin lama semakin bisa dikeruk harta kekayaannya dan ternyata mereka tidak tahu dampak yang lebih besar yakni kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama ini akhirnya harus hancur lebur berantakan di bawah hasrat dan nafsu mereka untuk berkuasa.

Dollar sudah menembus angka 16.000 itu sudah parah karena sudah mirip dengan sebelum kerusuhan inflasi yang gila-gilaan terjadi pada saat era mertuanya Prabowo yakni Soeharto. Kekalahan Ganjar dan Mahfud di angka 16% yang sangat sedikit itu ternyata bisa dikatakan sebagai rendahnya SDM Indonesia.

Kualitas sumber daya manusia di Indonesia sangat rendah sehingga membuat orang baik tidak terpilih dan membuat orang yang tidak memiliki etika justru terpilih lucunya. Jadi dari sini Kita sudah paham ya Indonesia ini mau ke mana? Mereka akan mendukung Amerika dan Israel karena sudah jelas pendukung Israel garis keras ada di kubu mereka kok.

Kita lihat saja nanti apakah orang itu akan membuat postingan Israel dizalimi oleh negara Iran atau bagaimana. Yang pasti rupiah sudah diinjak-injak oleh dolar sampai ke ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja tapi para penguasa menganggap diri mereka baik-baik saja.

Dan yang paling parah, bencana ini dirasakan oleh kaum kelas menengah dan menengah ke bawah. Oke gas silakan terima saja nasibmu, dungu.

Sebetulnya banyak sekali faktor yang bikin mata uang tertentu ada di atas mata uang yang lain. Tapi untuk Indonesia saya bisa melihat bahwa lemahnya rupiah itu ada efek karena akting mulai tarik dana keluar sehingga rupiah cenderung tidak bisa memiliki kekuatan finansial di negara Amerika.

Ada isu kepercayaan yang sangat krusial dimiliki oleh bangsa Indonesia karena salah pilih pemimpin.
sumber: seword

Foto: Siksa kubur kkn di desa penari twitter

Jakarta, CNBC Indonesia – Dua film Indonesia bersaing ketat menjadi raja film libur Lebaran tahun ini yakni Siksa Kubur dan Badarawuhi di Desa Penari.

Merujuk pada akun @kknmovie, film Badarawuhi di Desa Penari sudah ditonton 1.031.707 orang hanya tiga hari setelah film itu tayang.

Pada penayangan pedana pada Kamis (11/4/2024), film garapan Kimo Stamboel ini langsung ditonton oleh 344.507.

Larisnya film Badarawuhi di Desa Penari semakin mengukuhkan MD Pictures sebagai raja film Lebaran. Rumah produksi pimpinan Manoj Punjabi ini pernah menggebrak film nasional dengan menjadikan film KKN Desa Penari sebagai film terlaris sepanjang masa dengan jumlah penonton lebih dari 10 juta pada musim Lebaran 2022.

Badarawuhi di Desa Penari merupakan prekuel dari KKN Desa Penari dan berlatar belakang puluhan tahun sebelumnya.

Film ini bercerita mengenai asal usul siluman ular Badarawuhi yang merupakan sosok paling ditakuti di desa misterius di Pulau Jawa tersebut.

Film lain yang menggebrak lebaran tahun ini adalah Siksa Kubur. Film garapan Joko Anwar ini ditonton 257.871 orang di hari perdana penayangannya pada 11 April 2024.

Film ini bercerita mengenai obsesi Sita untuk membuktikan bahwa siksa kubur tidak nyata. Film yang dibintangi Reza Rahardian ini ramai dibicarakan di media sosial, terutama terkait ending film.

Siksa Kubur dan Badarawuhi di Desa Penari diperkirakan akan terus mendatangkan banyak penonton hingga libur Lebaran usai pada Senin pekan ini.

Lebaran, Musim Panen Film Indonesia
Larisnya film yakni Siksa Kubur dan Badarawuhi di Desa Penari Membuktikan jika libur Lebaran masih menjadi periode manis bagi industri perfilman nasional.

Libur Lebaran adalah musim panen rezeki bagi industri perfilman Indonesia. Puluhan rumah produksi Tanah Air pun selalu menyiapkan film khusus untuk Lebaran.

Amerika Serikat memiliki liburan musim panas sebagai periode andalan untuk mengeluarkan film blockbuster. Produsen China memanfaatkan libur musim semi untuk merilis film-film terbaik dan terlarisnya.

Pada musim panas dan semi, jutaan penonton akan berbondong-bondong mendatangi bioskop. Lamanya waktu liburan serta berkumpulnya keluarga menjadi salah satu alasan mengapa bioskop laris manis pada periode tersebut.

Indonesia juga memiliki periode khusus yakni libur Lebaran di mana jutaan warga Indonesia biasanya menghabiskan libur untuk berkumpul, berwisata, ataupun mendatangi bioskop.

Libur Lebaran adalah salah satu musim liburan yang paling lama yakni lebih dari seminggu. Pada periode tersebut, masyarakat Indonesia juga tak segan menghabiskan uang untuk berbelanja atau mencari kesenangan lain mengingat ada Tunjangan Hari raya (THR).

Dengan alasan itu pula, rumah produksi saling sikut untuk mengeluarkan film khusus selama periode Lebaran tersebut karena ada peluang filmnya dilihat banyak penonton.

Pengecualian terjadi pada 2020 dan 2021 di mana pandem Covid-19 masih menggila.

Fenomena Film Libur Lebaran: KKN Desa Penari & Larisnya Film Hantu

KKN Desa Penari menjadi salah satu fenomena pada libur Lebaran 2022.
Film garapan MD Pictures tersebut mampu menyedot lebih dari 10 juta penonton. Hingga kini, KKN Desa Penari masih menjadi film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak.

Ada sejumlah faktor mengapa KKN Desa Penari mampu mendatangkan begitu banyak penonton. Selain tayang selama Libur Lebaran, gaung film tersebut sudah kencang sebelum rilis pada 30 April 2022 yakni dari seutas cerita di Twitter.

Film KKN: Di Desa Penari dibintangi aktor dan aktris seperti Fajar Nugraha, Aghniny Haque, Calvin Jeremy, Adinda Thomas, Tissa Biani, Ahmad Megantara, Kiki Narendra, Aulia Sarah, Aty Cancer dan Diding Boneng. Doc.MD Pictures
Film KKN: Di Desa Penari dibintangi aktor dan aktris seperti Fajar Nugraha, Aghniny Haque, Calvin Jeremy, Adinda Thomas, Tissa Biani, Ahmad Megantara, Kiki Narendra, Aulia Sarah, Aty Cancer dan Diding Boneng. Doc.MD Pictures

Musim libur Lebaran 2022 juga menjadi yang pertama di mana masyarakat Indonesia berlebaran tanpa dibatasi oleh aturan ketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Libur Lebaran pada 2022 juga terbilang panjang yakni 10 hari.
Masyarakat Indonesia yang sudah haus liburan dan memiliki libur panjang pun banyak yang kemudian mendatangi bioskop.

Hal tersebut tercermin dari banyaknya film yang tembus di atas 500.000 penonton pada periode Lebaran 2022. Selain KKN Desa Penari, terdapat pula film Kuntilanak 3 (1,3 juta), dan Gara-Gara Warisan (574.830).

Yang luar biasa, film KKN Desa Penari pada periode libur Lebaran 2022 mampu mengalahkan andalan Hollywood Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Film bertema hantu masih menjadi favorit masyarakat Indonesia selama periode Lebaran.

Penelusuran CNBC Indonesia Research menunjukkan 5 dari tujuh film terlaris selama periode Lebaran bertema hantu. Hanya ada satu film bertema religi yakni Buya Hamka volume 1.

Berikut tujuh film terlaris Lebaran di Indonesia:

sumber: cnbc

SUMBER GAMBAR, GETTY IMAGES/AFP
Keterangan gambar,Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi (kiri) dan Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz (kanan).

Kementerian Luar Negeri RI membantah Indonesia berencana menjalin hubungan diplomatik dengan Israel setelah muncul kabar bahwa telah terjadi negosiasi antara Indonesia, Israel, dan OECD. Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, disebut-sebut keberatan Indonesia menjadi anggota OECD tanpa menormalisasi hubungan dengan Israel.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terutama dengan masih berlangsungnya “situasi kekejaman Israel di Gaza”.

“Posisi Indonesia tidak berubah dan tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka two-state solution. Indonesia akan selalu konsisten, berada di garis terdepan membela hak-hak bangsa Palestina,” kata Iqbal dalam keterangannya.

Pada 20 Februari 2024, Dewan OECD membuat keputusan untuk membuka diskusi untuk mempertimbangkan penerimaan Indonesia sebagai anggota.

Sejak 2007, Indonesia sudah menjadi salah satu mitra kunci OECD yang terlibat dalam beberapa program kerja sama, baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun reformasi kebijakan lingkungan.

Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann menyajikan temuan laporan tahunan organisasi mengenai pendidikan.

Pada 2014, Indonesia juga membantu meluncurkan Program Regional Asia Tenggara OECD dan menjabat sebagai salah satu pemimpin pertama.

“Aplikasi yang diajukan Indonesia adalah yang pertama di Asia Tenggara, salah satu kawasan dengan pertumbuhan paling dinamis di dunia,” kata Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann.

“Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia adalah pemain global yang signifikan, memberikan kepemimpinan yang penting di kawasan ini dan sekitarnya,” lanjutnya.

Jika berhasil, Indonesia akan menjadi negara Asia ketiga yang bergabung dalam organisasi tersebut, setelah Jepang dan Korea Selatan.

Akan tetapi, apakah Indonesia memerlukan persetujuan Israel untuk menjadi anggota OECD?

Apa itu OECD?

Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) atau Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi merupakan badan internasional beranggotakan 38 negara yang memiliki misi untuk mewujudkan perekonomian global yang kuat, bersih, dan berkeadilan.

Dibentuk pada 14 Desember 1960, OECD merupakan kelanjutan dari Organization for European Economic Co-operation (OEEC) yang dibentuk pada 1948.

Tujuan OECC adalah memantau kontribusi AS dan Kanada di bawah Rencana Marshall agar Eropa dapat bangkit dari Perang Dunia II.

Sebagai lembaga ekonomi internasional, OECD bertujuan untuk membentuk kebijakan yang mendorong kemakmuran, kesetaraan, peluang, dan kesejahteraan bersama.

“Dalam konteks hubungan internasional, semacam aturan main, tata kelola atau kesepakatan-kesepakatan yang biasanya mengikat negara-negara anggotanya, tetapi juga ketika negara anggota itu berelasi dengan negara yang non-OECD,” ujar Guru Besar bidang Ilmu Hubungan Internasional, Poppy Sulistyaning Winanti.

Poppy menamakan OECD sebagai “organisasi klub elite” yang terdiri dari negara-negara anggota yang masuk ke dalam kategori negara dengan level pendapatan tinggi dan sudah mampu menerapkan standar-standar global yang sudah ditetapkan oleh organisasi tersebut.

“Misalnya OECD mengeluarkan kebijakan, negara harus memenuhi good governance, kebijakan ramah lingkungan dan lainnya. Itu semua harus dipenuhi dan dia mengikat negara-negara anggotanya,” katanya.

Mengapa Indonesia ingin bergabung dalam OECD?

Guru Besar bidang Ilmu Hubungan Internasional, Poppy Sulistyaning Winanti, mengatakan dengan Indonesia menjadi bagian dari OECD, itu menunjukkan Indonesia sudah memiliki kemampuan dan kapasitas yang mumpuni sebagai negara yang diakui dunia.

“Menjadi anggota OECD itu semacam stempel bahwa standar yang ada di Indonesia itu sudah sesuai standar dunia dan itu bisa memberikan jaminan kepada investor asing dan pelaku bisnis asing,” kata Poppy.

Ia menyatakan bahwa status Indonesia sebagai anggota akan mempermudah dan memperlancar kerja sama antarnegara sesama OECD, karena sudah ada jaminan standar dan ketentuan yang saling disepakati.

Lebih lanjut, dengan menjadi anggota OECD, Indonesia dapat ikut terlibat dalam penyusunan kebijakan dan agenda prioritas dalam pengaturan perekonomian dunia.

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani (kiri) berbicara dengan Sekretaris Jenderal Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Mathias Cormann (kanan) usai penandatanganan deklarasi Bali Asia Initiative pada G20.

“Kita punya kesempatan juga untuk melakukan negosiasi, dan punya kesempatan juga untuk menentukan agenda setting-nya seperti apa. Itu yang ke depannya bisa menjadi salah satu keuntungan yang bisa diperoleh oleh negara yang menjadi anggota OECD,” ujarnya.

Selain itu, standar-standar yang diterapkan OECD dapat menjadi dorongan bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi domestik, yakni perbaikan pada berbagai sektor dalam negeri yang dapat membantu Indonesia menjadi semakin maju dan sejahtera.

“Sebagai anggota OECD, pemerintah harus menerapkan sejumlah standar, mulai dari good governance, prinsip-prinsip demokrasi, hingga cara mengatasi korupsi.

“Jadi ada banyak prinsip norma dan nilai yang disepakati dalam OECD yang mengharuskan negara anggotanya untuk memenuhi ketentuan tersebut,” ungkapnya.

Bagaimana proses penerimaan anggota baru dalam OECD?

Melansir situs resmi OECD, setiap negara melalui proses aksesi berbeda-beda dan dikaji secara independen.

Fase pertama dimulai dengan pembuatan Accession Roadmap (Peta Aksesi) yang menjabarkan secara detail semua syarat, ketentuan dan proses dari masing-masing aksesi.

Proses tersebut terdiri dari evaluasi yang ketat dan mendalam oleh lebih dari 20 komite teknis pada berbagai bidang kebijakan. Evaluasi tersebut menilai keselarasan negara kandidat dengan instrumen OECD yang relevan, dan mengevaluasi kebijakan dan praktiknya.

Sebagai bagian dari penilaian ini, perubahan terhadap undang-undang, kebijakan dan praktik negara-negara kandidat diperlukan agar negara calon anggota sejalan dengan standar dan praktik OECD, sehingga dapat menjadi katalis yang kuat untuk reformasi.

Tidak ada batas waktu untuk penyelesaian proses aksesi. Durasi waktu proses aksesi juga tergantung pada kecepatan negara kandidat memberikan informasi kepada komite dan menanggapi rekomendasi perubahan terhadap undang-undang, kebijakan, dan praktik yang relevan.

Di akhir evaluasi teknisnya, masing-masing komite akan memberikan “pendapat formal” kepada Dewan OECD.

Berdasarkan pendapat formal dan informasi relevan lainnya, Dewan akan mengambil keputusan akhir dan bulat mengenai apakah undangan akan dikirim kepada negara calon untuk menjadi anggota.

Perjanjian aksesi kemudian ditandatangani dan negara kandidat mengambil langkah-langkah domestik yang diperlukan untuk akhirnya menyerahkan instrumen aksesi pada Konvensi OECD kepada pihak penyimpan, yaitu pemerintah Prancis.

Pada tanggal penyetoran, negara kandidat secara resmi menjadi anggota OECD.

Apa keuntungan dan kerugian dari bergabung dalam OECD?

Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus, menjelaskan bahwa ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh Indonesia jika berhasil menjadi anggota OECD, khususnya di bidang investasi dan perdagangan.

Bahkan, tak jarang penerimaan status sebagai anggota OECD dapat mendongkrak investasi luar negeri alias foreign direct investments (FDI). Sebagai contoh, Meksiko dan Cile mengalami peningkatan investasi luar negeri setelah menjadi anggota.

Menurut Heri, hal ini dapat terjadi karena negara yang menjadi anggota OECD dipandang sebagai negara yang ramah investasi, tidak diskriminatif terhadap investor dan transparan dalam menyusun regulasi dan tata cara berbisnis.

“Jadi hal itu bisa membuat tingkat kepastian yang lebih tinggi bagi investor. Jadi kalau misalnya kita masuk OECD, harapannya FDI bisa meningkat, kemudian ekspor bisa semakin luas dan mudah,“ ungkapnya.

Namun, banyaknya keuntungan tersebut juga dibarengi dengan tuntutan besar bagi Indonesia jika ingin menjadi anggota OECD.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Nethanyahu bersama dengan pemimpin-pemimpin negara anggota OECD lain di Kantor pusat Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada 27 Mei 2010.

“Kita harus menyesuaikan berbagai regulasi, berbagai penyusunan peraturan dan seterusnya agar lebih transparan dan kemudian lebih baik dalam berbagai aspek. Ini beberapa tantangan dan PR yang harus kita lakukan,” ujarnya.

Dari segi pertumbuhan ekonomi, Heri juga menilai Indonesia masih belum sampai pada level negara-negara yang sudah bergabung dalam OECD. Sebab, rata-rata Produk Domestik Bruto (PDB) para negara anggota mencapai US$53.000 per tahun per kapita.

Negara anggota OECD dengan PDB terkecil, yakni Kolombia, bahkan masih berada di kisaran US$18.000 per tahun per kapita.

“Kalau kita masih di angka US$4.500-an. Sementara yang paling rendah saja sudah hampir US$20.000. Artinya untuk bisa menyetarakan atau memantaskan diri, kita harus lebih berjuang lagi,” tutur Heri.

Apakah Indonesia perlu persetujuan Israel untuk masuk OECD?

Guru Besar bidang Ilmu Hubungan Internasional, Poppy Sulistyaning Winanti, mengatakan bahwa negara manapun yang ingin menjadi anggota OECD harus diterima dan disetujui oleh semua anggota OECD yang sudah ada. Artinya, seluruh 38 negara OECD harus menyetujui.

“Dan itu yang mungkin sekarang menjadi kontroversi. Artinya, kita harus mendapatkan persetujuan dari Israel. Saya kira Israel juga akan bermain politik dalam konteks ini,“ ujar Poppy.

Ia mengatakan bahwa jika Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia setuju untuk memenuhi syarat dan ketentuan yang diberikan Israel demi bisa menjadi anggota OECD, maka akan timbul kontroversi.

“Kalau pemerintah kita ingin mengejar membership-nya OECD dan salah satu persyaratan yang diajukan sebagai proses aksesi tersebut adalah persetujuan dari seluruh anggota OECD yang ada, termasuk Israel, maka itu konsekuensi yang harus ditanggung oleh pemerintah kita,” ujarnya.

Massa ikut dalam unjuk rasa untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap rakyat Palestina di Surabaya, Indonesia, pada 7 Januari 2024.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Muhammad Lalu Iqbal, membenarkan kabar bahwa untuk menjadi anggota OECD, dibutuhkan “unanimous vote” alias suara bulat dari seluruh anggota OECD.

“Bahwa keputusan harus unanimous itu benar, tapi proses ke situ masih sangat panjang,” kata Iqbal dalam pesan singkat kepada BBC News Indonesia.

Topik normalisasi hubungan Indonesia dan Israel beberapa kali mengemuka dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pada Desember 2021 lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, menyebut bahwa “isu Israel” disinggung dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken, dan Menlu RI, Retno Marsudi, di Jakarta.

Media Israel lainnya, Hamodia, juga mengabarkan bahwa bulan lalu, kuasa usaha Israel di Bahrain berbicara dengan Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, dalam interaksi publik yang langka antara pejabat Indonesia dan Israel.

“Pertemuan antara Itay Tagner dan Prabowo Subianto terjadi di sela-sela konferensi tahunan Manama Dialogue di Bahrain,” sebut Hamodia.

Pada Desember 2020 lalu, Kementerian Luar Negeri Indonesia menolak laporan sejumlah media bahwa “Israel akan membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia dalam waktu dekat”.

Kemudian pada 2016 lalu, Wakil Menlu Israel Tzipi Hotovely dikabarkan mengatakan Indonesia memiliki ‘hubungan diplomatik rahasia’ dengan Israel terkait rencana pembukaan konsul Indonesia di Ramallah.

Apa tanggapan Kemlu terhadap persyaratan Israel?

Media Jerulasem Post merilis artikel bahwa Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, menolak Indonesia bergabung dengan OECD, kecuali Indonesia menormalisasi hubungan dengan Israel.

Media tersebut juga mengeklaim OECD menjadikan normalisasi hubungan dengan Israel sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi Indonesia jika ingin menjadi anggota OECD. Namun, klaim tersebut masih belum bisa diverifikasi kebenarannya.

Menanggapi kabar tersebut, juru bicara Kemlu Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan bahwa proses keanggotaan Indonesia agar dapat menjadi bagian dari OECD masih akan memakan waktu cukup panjang.

“Roadmap keanggotaan menurut rencana akan diadopsi Mei depan dan dalam roadmap itu banyak sekali hal yang harus dipersiapkan Indonesia,“ kata Iqbal dalam keterangannya.

Ia menjelaskan bahwa waktu yang diperlukan setiap negara untuk menyelesaikan proses keanggotaan penuh di OECD berbeda-beda. Sebab, semua tergantung pada kesiapan negara tersebut.

Ketika ditanya apakah Indonesia masih berkeinginan untuk menjadi anggota OECD jikalau normalisasi hubungan dengan Israel menjadi syarat, Iqbal belum memberikan tanggapan.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak berencana untuk membuka hubungan dengan Israel terutama di tengah situasi yang ada di Gaza saat ini. Ia mengatakan Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka solusi dua-negara.

“Indonesia akan selalu konsisten, berada di garis terdepan membela hak-hak bangsa Palestina,“ katanya.
sumber: bbc

Jepang dilanda gelombang kejahatan yang dilakukan manula. Data menunjukkan tingkat kejahatan yang dilakukan warga berusia di atas 65 tahun meningkat secara tetap selama 20 tahun.

Wartawan BBC, Ed Butler, mencari tahu penyebabnya.

Di sebuah rumah singgah di Hiroshima yang menampung para mantan narapidana sebelum kembali ke masyarakat, Toshio Takata mengatakan bahwa dirinya melanggar hukum karena miskin. Pria berusia 65 tahun tersebut menginginkan tempat tinggal gratis, sekalipun ia harus berada di belakang jeruji sel.

“Saya telah mencapai usia pensiun dan kemudian kehabisan uang. Sehingga saya berpikir – kemungkinan saya akan hidup gratis jika saya hidup di penjara,” katanya.

“Saya mengambil sepeda dan mengendarainya ke kantor polisi dan mengatakan kepada pria di sana: ‘Lihat, saya mengambil ini.'”

Rencananya berhasil. Pengadilan Jepang memperlakukan pencurian ringan dengan serius, sehingga dia dipenjara selama satu tahun. Ini adalah pelanggaran pertama Toshio, saat dia berumur 62 tahun.

Bertubuh kecil, langsing, dan cenderung suka cekikan, Toshio tidak seperti penjahat pada umumnya. Dia sama sekali jauh dari stereotipe penjahat yang mengancam perempuan menggunakan pisau. Tetapi setelah pembebasan dari hukuman pertamanya, itulah yang dilakukannya.

“Saya ke taman dan mengancam mereka. Saya sama sekali tidak bermaksud menyakiti. Saya hanya memperlihatkan pisau kepada mereka dan berharap salah satu dari mereka akan melaporkan ke polisi. Satu orang akhirnya melakukannya.”

Toshio telah menghabiskan delapan tahun terakhir di dalam penjara.

Saya menanyakan apakah dia menyukai berada di dalam penjara dan dia menunjukkan keuntungan keuangannya. Dana pensiunnya tetap dibayarkan selama dia berada di dalam penjara.

“Bukannya saya menyukainya tetapi saya bisa tinggal di sana tanpa membayar,” katanya. “Dan ketika saya keluar saya telah menabung uang. Jadi tidaklah terlalu menyakitkan.”

Toshio mewakili suatu kecenderungan mengejutkan dalam kejahatan di Jepang. Pada masyarakat yang sangat taat hukum, proporsi kejahatan yang dilakukan warga di atas 65 tahun meningkat dengan cepat.

Pada 1977, kelompok umur ini dikenakan satu dari 20 hukuman. Tetapi 20 tahun kemudian, angkanya menjadi satu dari lima hukuman – tingkat yang jauh melebihi pertumbuhan di atas 65 tahun terkait dengan proporsi penduduk (meskipun sekarang jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas melampaui seperempat dari jumlah penduduk keseluruhan).

Dan seperti Toshio, kebanyakan pelanggar hukum manula telah berulang kali melakukannya. Dari 2.500 orang di atas 65 tahun yang dihukum pada 2016, sepertiganya telah dihukum lebih dari lima kali.

Contoh lainnya adalah Keiko (bukan nama aslinya). Berusia 70 tahun, bertubuh kecil, berpenampilan rapi, Keiko juga beralasan bahwa kemiskinan adalah pendorongnya dalam melakukan kejahatan.

“Hubungan saya tidak baik dengan suami saya. Saya tidak mempunyai tempat tinggal dan hidup. Sehingga satu-satunya pilihan saya adalah mencuri,” kata perempuan itu.

“Bahkan perempuan umur 80-an yang tidak lagi bisa berjalan dengan normal melakukan kejahatan. Ini karena mereka tidak bisa makan, tidak mempunyai uang.”

Beberapa bulan lalu kami berbicara dengan seorang mantan tahanan di tempat tinggalnya. Saya diberitahu bahwa sejak saat itu dia ditangkap kembali dan sekarang dibui karena mencuri.

Pencurian, terutama pencurian di toko, adalah kejahatan terbesar yang dilakukan manula. Pada umumnya mereka mencuri makanan senilai kurang dari 3.000 yen atau Rp382.000 dari toko langganannya.

Michael Newman, ahli demografi kelahiran Australia di pusat penelitian di Tokyo, Custom Products Research Group, menegaskan dana pensiun pokok dari pemerintah yang diterima “sangat kecil” sulit untuk menopang kehidupan.

Dalam sebuah makalah yang diterbitkan pada tahun 2016, dia menghitung bahwa biaya sewa, makanan dan layanan kesehatan saja sudah membuat orang berutang jika mereka tidak memiliki pendapatan lain – dan itu belum termasuk biaya pemanas dan pakaian.

Pada masa lalu adalah sebuah tradisi bagi anak-anak untuk menopang orang tua mereka, tetapi di luar kota karena kelangkaan lapangan kerja maka banyak anak muda pindah, meninggalkan orang tua mereka untuk memperjuangkan hidup mereka sendiri.

Penjara di Jepang banyak dihuni kaum manula.

“Para pensiunan tidak ingin membebani anak-anak mereka dan mereka jika tidak bisa bertahan dengan dana pensiun maka satu-satunya cara untuk tidak menjadi beban adalah menjebloskan diri ke penjara,” katanya.

Berulang kali melakukan kejahatan adalah cara “untuk kembali dipenjara” di mana mereka diberikan makanan tiga kali sehari dan tidak ada tagihan yang harus dibayar, katanya.

Newman menekankan bunuh diri juga menjadi semakin umum dilakukan manula – cara lain bagi mereka untuk melakukan apa yang dipandang sebagai “kewajiban mereka untuk mundur”.

Direktur “With Hiroshima”, pusat rehabilitasi tempat saya bertemu Toshio Takata juga memandang perubahan yang terjadi pada keluarga Jepang berpengaruh, tetapi dia menekankan akibat kejiwaannya, bukannya keuangan.

“Pada akhirnya hubungan antar manusia telah berubah. Orang semakin terasing. Mereka tidak menemukan tempat di masyarakat ini. Mereka tidak bisa mengatasi kesepian,” kata Kanichi Yamada, 85 tahun, yang ketika kanak-kanak diselamatkan dari puing-puing rumahnya ketika Hiroshima dibom atom.

“Di antara para manula yang melakukan kejahatan, mereka mengalami ini pada pertengahan umurnya. Ada sejumlah pemicu. Mereka kehilangan istri atau anak dan tidak bisa menghadapinya… Biasanya orang tidak melakukan kejahatan jika ada orang yang merawatnya dan memberikan dukungan.”

Cerita Toshio yang terdorong melakukan kejahatan karena kemiskinan hanyalah sebuah “alasan”, Kanichi Yamada mengisyaratkan. Inti permasalahannya adalah kesepian. Dan satu faktor yang kemungkinan dilakukan seseorang, dia berspekulasi, adalah peluang menjalin pertemanan di penjara.

Memang benar bahwa Toshio sendirian di dunia. Orang tuanya telah meninggal dan dia kehilangan hubungan dengan kedua kakak laki-lakinya, yang tidak pernah menerima panggilan teleponnya. Dia juga kehilangan kontak dengan kedua mantan istrinya, keduanya dia ceraikan, dan tiga orang anaknya.

Keterangan gambar,Toshio sangat suka melukis.

Saya menanyakannya apakah berbagai hal akan berubah jika dia memiliki istri dan keluarga. Dia mengatakan, ya.

“Jika mereka hadir untuk mendukung saya, saya tidak akan melakukan ini,” katanya.

Michael Newman menyaksikan pemerintah Jepang memperluas kapasitas penjara dan merekrut sipir perempuan tambahan (jumlah penjahat manula perempuan juga meningkat dengan cepat). Dia juga mencatat lonjakan biaya kesehatan untuk penghuni di penjara.

Juga terjadi sejumlah perubahan lain, seperti yang saya saksikan di sebuah penjara di Fuchi, di luar Tokyo, di mana seperempat tahanannya di atas 80 tahun.

Michael Newman memandang akan lebih baik – dan lebih murah – merawat manula tanpa harus mengeluarkan biaya pengadilan dan pemenjaraan.

“Kita sebetulnya bisa membiayai kompleks desa pensiunan di mana orang memberikan setengah pensiunnya untuk mendapatkan makanan gratis, tempat tinggal, kesehatan dan lainnya, dapat berkaraoke dengan penghuni lainnya dan dapat merasakan kebebasan. Ini akan lebih murah dibandingkan anggaran pemerintah saat ini,” katanya.

Tetapi dia juga mengisyaratkan kecenderungan pengadilan Jepang untuk memenjarakan pelaku pencurian ringan “agak aneh dalam kaitannya dengan hukuman yang setara dengan kejahatannya”.
sumber: bbc

SUMBER GAMBAR, NISHIMURA MAKO
Keterangan gambar, Nishimura Mako, pada masa-masa awalnya sebagai anggota yakuza, tak lama setelah mengamputasi jari kelingkingnya sendiri.Informasi artikel

Hanya laki-laki yang bisa menjadi anggota yakuza.

Ini adalah salah satu prinsip tak tergoyahkan yakuza, yang berisi lebih dari 20 sindikat kriminal di seluruh penjuru Jepang.

Akan tetapi, setelah lebih dari tiga abad, prinsip itu patah oleh satu perempuan yang menyelesaikan ritual menjadi anggota yakuza.

Dia adalah Nishimura Mako. Sejak belia, dia menunjukkan pemberontakan luar biasa yang kemudian membawanya bergabung dengan geng motor bōsozoku.

Pertemuannya dengan seorang anggota muda yakuza menandai titik balik dalam hidupnya. Dia terpesona oleh dunia kejahatan dan terlibat dalam aktivitas terlarang mafia.

Penampilan Nishimura yang kini berusia 57 tahun tampak kontras dengan kecenderungannya untuk melakukan kekerasan.

“Saya sangat pandai berkelahi, saya tidak pernah kalah melawan laki-laki,” ungkapnya kepada Martina Baradel.

Martina adalah seorang peneliti di Universitas Oxford yang mendapatkan kepercayaan dari Nishimura setelah bertahun-tahun mempelajari seluk-beluk yakuza.

Catatan kriminal Nishimura – yang mencakup segala hal mulai dari pemukulan terhadap saingannya hingga penyelundupan narkoba atau perdagangan perempuan untuk prostitusi – ditambah karakter kejamnya membuka pintu yang selama ini tertutup bagi perempuan.

Kemunduran yakuza dalam beberapa dekade terakhir dan kondisi pribadi Nishimura (yang menjadi ibu dari dua anak) membuat dia meninggalkan dunia mafia dan memulai kehidupan normal.

Saat ini dia menjalankan organisasi amal yang didedikasikan untuk membantu mantan anggota yakuza, seperti dia, yang ingin bergabung kembali ke tengah masyarakat.

Tertarik oleh kisah Nishimura dan yakuza pada umumnya, peneliti asal Italia bernama Martina Baradel telah membangun jaringan kontak dengan berbagai tokoh kejahatan terorganisir di Jepang.

Martina Baradel, peneliti asal Italia dari Universitas Oxford, telah mengkaji yakuza selama bertahun-tahun.

Hal ini memungkinkan dia menjalin persahabatan dekat dengan Nishimura Mako, yang sering dia kunjungi.

BBC Mundo mewawancarai peneliti Italia tersebut beberapa jam setelah dia bertemu dengan mantan anggota yakuza tersebut di Gifu, 270 kilometer sebelah barat Tokyo.

Bagaimana kita tahu bahwa Nishimura Mako adalah satu-satunya perempuan yang pernah menjadi anggota yakuza?

Jika ada yang lain, pasti diketahui. Polisi memiliki catatan anggota yakuza. Banyak perempuan yang membantu atau mendukung mafia secara informal, namun tidak ada orang lain yang seperti dia.

Itu karena bosnya, yang membuat keputusan untuk menjadikan dia sebagai anggota.

Keputusan semacam itu belum pernah terjadi sebelumnya Dan terbukti ia merupakan anggota penuh karena ia punya foto-foto upacara sakazuki yang melambangkan kesetiaan dan komitmennya terhadap mafia Jepang.

Keterangan gambar, Nishimura Mako (pojok kiri bawah) bersama bos dan kolega-koleganya di kelompok yakuza pada 1980-an.

Bagaimana Anda bisa menghubunginya?

Ketertarikan saya terhadap yakuza dimulai sejak saya masih kuliah, ketika saya bertemu dengan anggota yakuza secara kebetulan di sebuah pantai di Jepang.

Pertemuan awal tersebut memicu ketertarikan yang mendalam di diri saya sehingga memotivasi saya untuk mendedikasikan karier akademis saya untuk mempelajari institusi ini.

Kelompok yang mempelajari yakuza cukup kecil, jadi saya mengenal semua orang, mulai dari jurnalis hingga peneliti. Senpai (mentor) saya memberi tahu saya bahwa saya akan bertemu Nishimura, jadi dia memperkenalkan kami.

Dan seperti apa pertemuan pertama itu?

Ada acara amal untuk reintegrasi dan rehabilitasi mantan narapidana dan dia hadir bersama orang-orang di kelompoknya. Kami pergi makan malam dan kemudian karaoke. Dia tidak minum, dia tidak merokok, dan ketika bertemu pertama kali dia berhati-hati.

Kemudian saya pergi menemuinya lagi untuk berbicara lebih banyak lagi, dan kemudian saya terus mengenalnya. Kami menjalin hubungan pertemanan seiring dengan semakin mendalamnya percakapan kami.

Apa yang membuat Mako bergabung dengan yakuza?

Dia mengaku kepada saya bahwa sejak usia sangat muda dia memiliki hasrat terhadap kekerasan dan sangat menikmati perkelahian. Ia mulai bergaul dengan geng motor dan melakukan kekerasan terhadap orang lain, sesuatu yang membuatnya terpesona.

Kemudian dia menyadari bahwa dia memiliki kekuatan yang tidak biasa mengingat tingginya hanya satu setengah meter dan beratnya 45 kg.

Mengapa jari kelingkingnya diamputasi?

Dia melakukannya ketika dia masih sangat muda, di awal kariernya, ketika dia berumur sekitar 20 tahun. Dia bertanggung jawab atas masalah yang terjadi. Dia kehilangan narkoba atau semacamnya. Dia berpikir bahwa dirinya akan terlihat bagus [kehilangan jari kelingking] jika dipadukan dengan tato. Karena itu adalah dua simbol estetika yakuza yang paling terlihat.

Lebih lanjut, ia memastikan tidak merasakan sakit dan tidak keberatan mengamputasi jari kelingking rekannya yang tidak mau melakukannya sendiri. Keahliannya dalam ritual yubitsume, yang melibatkan amputasi tulang terakhir jari kelingking, membuatnya mendapat julukan “ahli potong jari”.

Bagaimana dia berinteraksi dengan masyarakat Jepang ketika dia adalah bagian dari yakuza?

Dia pertama kali meninggalkan yakuza ketika dia hamil. Dia memiliki gelar perawat dan ingin mencari pekerjaan normal, namun masyarakat Jepang menolaknya, terutama karena tatonya, yang menunjukkan keanggotaannya dalam mafia.

Dia selalu berusaha menyembunyikannya dengan mengenakan baju lengan panjang, namun akhirnya rekan kerjanya mengetahuinya dan dia dipecat dari dua pekerjaannya.

Dan ini membuatnya kembali ke mafia?

Memang. Dia sangat kecewa, karena dia berusaha menjadi seorang ibu, memiliki pekerjaan yang baik dan meninggalkan kehidupan itu, namun mereka menutup pintu baginya karena berbeda. Dia pikir itu sangat tidak adil, jadi dia menjadi lebih radikal.

Saat itulah dia membuat tato sampai ke ujung jarinya dan pasrah pada nasibnya. Sebelum kembali, dia sempat menikah dengan anggota yakuza yang menjadi bos, jadi dia juga berperan sebagai istri bos.

Setelah meninggalkan dunia mafia, Nishimura dan para mantan anggota yakuza lainnya bertekad membantu eks-narapidana berintegrasi kembali ke tengah masyarakat.

Apakah mudah untuk meninggalkan yakuza?

Jika bos setuju, si anggota mungkin harus membayar sesuatu. Atau bahkan tidak membayar sama sekali jika bos mengizinkan si anggota pergi. Ada berbagai macam keadaan, namun seringkali anggota dapat pergi tanpa terlalu banyak kesulitan.

Mengejutkan mengingat ini adalah mafia.

Ya, itu mafia, tapi anggota tidak punya banyak rahasia untuk diceritakan. Strukturnya diketahui dan polisi sudah mengetahui siapa bosnya. Polisi mengetahui alamat anggota yakuza dan mereka dapat pergi menemui siapa pun yang mereka inginkan.

Berbeda dengan, misalnya, di Sisilia, di mana gangster bisa bersembunyi hingga 30 tahun.

Selain itu, anggota yang keluar tidak akan mengkhianati yang lain, karena itu adalah perilaku tidak terhormat bagi yakuza.

Bagaimana perbandingan yakuza dan kartel kejahatan terorganisir di Italia, Amerika Latin, dan negara lain?

Kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa mereka menawarkan perlindungan swasta dan memiliki kendali atas wilayah, sehingga memungkinkan mereka untuk mengatur pasar ilegal dan legal.

Yakuza memiliki dimensi tata kelola yang dapat dipertahankan dari waktu ke waktu, mirip dengan mafia di Italia dan Rusia, yang menawarkan layanan penyelesaian perselisihan dan mengendalikan pasar untuk menerima uang perlindungan.

Berasal dari abad ke-17, yakuza berada di puncak kejayaan pada paruh kedua abad ke-20. Namun zaman baru dan aksi polisi telah menghancurkan lembaga ini. Pada awal1960-an, yakuza punya lebih dari 200.000 anggota. Kini jumlahnya hanya mencapai 10.000 orang.

Mengingat Nishimura adalah pengecualian, apa biasanya peran perempuan di yakuza?

[Keterlibatan perempuan dalam yakuza] biasanya melalui hubungan kekasih atau pernikahan. Meskipun para perempuan bukan anggota resmi, mereka biasanya melakukan beberapa jenis pekerjaan. Misalnya, jika Anda adalah istri seorang atasan, Anda tidak boleh membatasi diri untuk menjalani kehidupan yang mewah, dan Anda diharapkan menjadi perantara antara atasan dan anggota yang lebih muda.

Dan tentu saja ada eksploitasi karena yakuza beroperasi di kehidupan malam, prostitusi, serta industri seks dan pornografi. Dia (Nishimura Mako) juga melakukan hal yang sama: dia membeli, menjual, dan mengeksploitasi perempuan.

Apa yang Anda pelajari dari anggota yakuza?

Saya melihat mereka mungkin melakukan beberapa kesalahan, tentu saja karena mereka melakukan tindakan kriminal. Tapi saya tidak melihat mereka sebagai orang jahat.

Mereka hanya mencari sesuatu yang tidak mereka miliki. Banyak dari mereka berasal dari latar belakang yang tidak memiliki banyak peluang. Di Jepang, jika Anda tidak memiliki pendidikan atau keluarga yang mendukung Anda, sangat sulit mendapatkan pekerjaan dan maju. Jadi, saya memahami bahwa mereka akan mencoba menemukan rasa kebersamaan dan tujuan dalam sesuatu yang ilegal.

Dan, bagi kebanyakan orang, lebih baik menjadi bagian dari yakuza daripada geng informal, karena yakuza mempunyai kendali atas anggotanya dan juga semacam agenda ideologis.

Anda telah meneliti yakuza selama sembilan tahun, bergaul dengan mereka. Bukankah hal ini mengandung risiko?

Tidak terlalu banyak. Sindikat kriminal yang membentuk yakuza sebenarnya tidak ilegal, berbeda dengan mafia di Italia. Di Jepang, menjadi bagian dari kelompok yakuza bukanlah hal yang ilegal, itulah sebabnya mereka mempunyai kantor dan menonjol dalam masyarakat.

Karena nyata dan tidak ilegal, [bergaul dengan anggota yakuza] tidak terlalu berisiko. Selain itu, kita biasanya dikenalkan dengan orang ketiga, yang mengandung arti tanggung jawab bersama untuk berperilaku benar. Karena saya orang asing dan seorang perempuan, hal ini menguntungkan saya, karena akan sangat buruk bagi mereka jika sesuatu terjadi pada saya.
sumber: bbc

Widodo SP  –  Konon kabarnya di negeri kita ada banyak hal yang terbilang “aneh tapi nyata” yang meskipun sukar dipercaya, tapi faktanya memang terjadi. Salah satu yang cukup viral adalah ketika ada truk pengangkut sound terhalang masuk ke suatu perkampungan karena terhalang jembatan. Kalau normalnya akan putar balik atau mencari jalan lain, bisa juga membongkar isi truk agar bisa diangkut oleh armada yang bisa melewati jembatan .. eh, ini malah jembatannya yang dibongkar dengan cara dirusak atau dihancurkan paksa . Ajaib kan?

Inikah yang disebut gejala SDM rendah yang ditandai dengan logika berpikir yang kurang memadai, ditambah suka memaksakan kehendak atau keinginan agar terpenuhi, tanpa mau peduli dengan orang lain atau dampak yang ditimbulkan meskipun destruktif? Bisa jadi kalau lihat tanda-tandanya sih, kalau kita mau bandingkan dengan banyak peristiwa lain yang pernah terjadi.

Mungkin puluhan pertanyaan bisa diajukan kepada para pelaku pengrusakan jembatan itu, tapi jawaban yang muncul bisa jadi cukup singkat, seperti misalnya:

“Apa urusanmu melarang bongkar jembatan?”

Duuh, ini kalau saya mendengar jawaban model begitu secara langsung bisa naik pitam karena merasa jawaban kayak begitu kurang ajar. Ditanya baik-baik kok malah jawabannya nyolot begitu!

Setelah tahu soal berita pwmbongkaran jembatan secara paksa itu, sampai ini saya tak habis pikir dan susah menemukan jawaban mengapa sekumpulan orang muda itu kok tidak bisa mencari solusi lain di luar pembongkaran jembatan itu. Kalau pun misalnya ada yang memberi izin, maka orang yang memberi izin itu nggak jauh beda sama pelaku pembongkaran. Memangnya merenovasi jembatan nggak butuh biaya? Lha kok ini ada jembatan yang sudah berfungsi dengan baik malah dirusak demi kepentingan sesaat.

Saya agak khawatir dengan masa depan negeri ini kalau nanti SDM-nya terbiasa mencari solusi atas masalah tanpa melalui proses berpikir dan logika waras itu. Nanti mungkin akan terjadi hal-hal begini:

(1) Kalau air meluap karena sungai tersumbat oleh sampah, sungainya saja yang ditutup

(2) Kalau kotanya sering banjir, warganya disuruh berdoa supaya hujan minggir ke daerah lain

(3) Kalau anak nggak diterima di kampus idaman karena gagal tes, rektornya suruh dipecat

(4) Kalau mau jadi Wapres, tapi belum cukup umur …

Eh, yang terakhir nggak saya lanjutkan ya, karena kita sama-sama tahu ceritanya. Semoga saja ke depan negara kita baik-baik saja, karena kalau SDM kurang berkualitas, suka berpikir jangka pendek, etika minus, dan kebetulan punya sosok berkuasa sebagai beking … maka lupakanlah visi Indonesia Emas 2045 karena bisa jadi akan berubah: Indonesia (L)emas karena ngelu mikirin generasi masa depan kok gitu amat ya!

Begitulah kura-kura…
sumber: seword

SUMBER GAMBAR, GETTY IMAGES
Keterangan gambar, Perbedaan sikap TNI dan Kepolisian RI dalam penggunaan sebutan untuk kelompok pro-kemerdekaan Papua dianggap menjadi cerminan pemerintah Indonesia tak mampu merumuskan solusi konflik.

Perbedaan sikap TNI dan Kepolisian RI dalam penggunaan sebutan untuk kelompok pro-kemerdekaan Papua dianggap sebagai salah satu cerminan sikap pemerintah Indonesia yang tak mampu merumuskan solusi konflik, sehingga pada akhirnya membuat warga sipil menjadi korban.

Isu ini mengemuka setelah Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, memutuskan untuk menggunakan kembali istilah Organisasi Papua Merdeka (OPM) melalui surat telegram tertanggal 5 April 2024, yang baru terungkap ke publik pada Rabu (10/04).

Dengan keputusan ini, TNI tak lagi memakai sebutan kelompok separatis teroris (KST) untuk merujuk kelompok pro-kemerdekaan Papua. Sementara itu, posisi terakhir Kepolisian RI masih menggunakan terminologi kelompok kriminal bersenjata (KKB).

“Ini persoalan kebijakan yang saling bertentangan, yang nanti mengorbankan tidak hanya masyarakat Papua, tapi juga anggota kepolisian, TNI, dan organisasi kemanusiaan di lapangan,” kata Budi Hernawan, pengamat dan penulis buku Torture and Peacebuilding in Indonesia: The Case of Papua.

Panglima TNI, Agus Subiyanto (kiri), memutuskan menggunakan istilah OPM, sementara keputusan terakhir Kepala Kepolisian RI, Listyo Sigit Prabowo, masih memakai sebutan kelompok kriminal bersenjata.

Yuliana Langowuyo selaku direktur lembaga gereja Katolik yang bergerak di bidang advokasi, Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua, mengamini pernyataan Budi.

“Kita butuh kejelasan itu dalam rangka minimalisir korban dari masyarakat sipil. Perlu ada status yang jelas supaya masyarakat sipil itu betul-betul bisa diamankan,” tutur Yuliana saat berbincang dengan BBC News Indonesia.

Di tengah ‘ketidakjelasan’ ini, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom, menegaskan bahwa apa pun dampak keputusan itu terhadap tindakan TNI di lapangan, mereka tetap siap bertempur.

Apa pengaruh keputusan TNI terhadap tindakan militer di lapangan?

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Nugraha Gumilar, menjelaskan keputusan TNI menggunakan istilah OPM karena kelompok ini memiliki sistem organisasi yang jelas serta ideologi yang ingin memisahkan diri dari Indonesia.

“Dia sendiri menyebutnya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka. Dia statusnya bukan kriminal lagi karena statusnya sudah menjadi tentara yang punya tujuan politik sendiri,” ujar Nugraha kepada BBC News Indonesia.

Nugraha menambahkan, para anggota OPM yang melakukan perlawanan menggunakan senjata pun dapat dianggap sebagai kombatan.

Berdasarkan perangkat Hukum Humaniter Internasional (HHI), katanya, kombatan yang terlibat dalam perang, posisinya sah untuk dijadikan sasaran serang.

“Dengan demikian, diharapkan prajurit kami di lapangan tidak lagi ragu-ragu,” ucap Nugraha.

“Ketika berhadapan dengan mereka sebagai kombatan, [personel TNI] bisa mengambil tindakan tegas. Itu sebetulnya supaya tidak ada keraguan di lapangan. Kami kan perlu melindungi prajurit kami juga. Jangan sampai ragu sehingga malah jadi korban.”

Meski demikian, peneliti ahli utama dan profesor riset tim kajian Papua dari BRIN, Cahyo Pamungkas, menganggap dasar pemikiran ini kurang tepat karena Hukum Humaniter Internasional hanya berlaku dalam status berperang.

Hingga saat ini, menurut Cahyo, tidak ada deklarasi resmi dari pemerintah yang menyatakan bahwa Indonesia berperang melawan TPNPB-OPM.

Atas dasar itu, tambahnya, operasi yang dilakukan pemerintah di Papua saat ini seharusnya hanya berdasarkan tujuan penegakan hukum, bukan perang.

“Tidak bisa, karena statusnya adalah operasi penegakan hukum, maka prosedurnya harus mengikuti proses menangkap dan mengadili kriminal,” tutur Cahyo.

Di sisi lain, Polri juga sampai saat ini masih memperlakukan TPNPB sebagai KKB.

Seperti dikutip sejumlah media, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, AKBP Pol. Bayu Suseno menegaskan, “Polri sampai saat ini masih menggunakan istilah KKB”, seraya menegaskan belum ada petunjuk dari pimpinan Polri terkait perubahan nomenklatur tersebut.

BBC News Indonesia telah menghubungi Bayu Suseno untuk meminta konfirmasi, namun yang bersangkutan enggan memberikan komentar.

TNI-Polri berebut klaim?

Cahyo memandang perbedaan ini sejatinya hanya masalah perebutan klaim antara TNI-Polri yang sudah berlangsung sejak lama.

“Sebenarnya itu perebutan klaim siapa yang paling depan atau siapa yang paling bertanggung jawab untuk menghadapi kelompok bersenjata ini,” kata Cahyo.

Dia kemudian menjabarkan bahwa jika satu operasi diberi label “penegakan hukum”, maka kepolisian lah yang menjadi ujung tombak di lapangan, disokong oleh TNI di belakangnya.

Namun, ketika menghadapi satu kelompok berideologi separatisme terorganisasi, TNI yang berada di garda depan.

Di tengah ketidakjelasan ini, Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, menyatakan kelompoknya tak peduli operasi atau metode apa pun yang digunakan di lapangan.

Ia menegaskan bahwa kelompok pro-kemerdekaan Papua sudah biasa melakukan perlawanan terhadap berbagai rezim dengan segala metodenya sejak medio 1960-an.

“Operasi apa pun mereka sudah pernah buat sejak 1960-an. Mau pikir operasi apa lagi? Jadi itu kami sangat siap,” kata Sebby Sambom kepada BBC News Indonesia.

“Tidak masalah. Kami tunggu saja mereka mau bikin apa, karena kami kan pemilik negeri. Kami bukan pencuri, bukan perampok.”

TPNPB-OPM tak peduli dengan metode yang digunakan TNI setelah kembali memakai istilah OPM.

Dengan TPNPB-OPM yang terus bertahan, Cahyo khawatir perbedaan sikap TNI dan Polri bakal memicu kebingungan ketika konflik pecah di lapangan.

Namun, Mayjen TNI Nugraha mengeklaim TNI dan Polri akan tetap solid ketika beroperasi.

“Kita solid sama Polri di lapangan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Polri melaksanakan tugas kamtibmas [keamanan dan ketertiban masyarakat], kita melaksanakan tugas pertahanan, keamanan,” kata Nugraha.

Meski demikian, pengamat Papua, Budi Hernawan menilai perbedaan ini tak hanya akan memicu kebingungan skala kecil seperti petugas di lapangan, tapi juga di jajaran tinggi perangkat negara.

“Di atasnya juga bingung karena keputusannya kan saling bertentangan antara kapolri, panglima TNI, kemudian masih ada perpres tentang otsus Papua itu yang dikendalikan oleh wapres,” ucap Budi.

Di mana presiden?

Budi menganggap ketidakjelasan situasi ini mencerminkan Indonesia masih belum mampu merumuskan kebijakan di Papua.

“Ini satu konfirmasi bahwa sampai hari ini pemerintah tidak mampu merumuskan satu kebijakan terhadap Papua yang jelas,” ucapnya.

Ia kemudian menyoroti kejanggalan pemberian label OPM oleh TNI. Menurutnya, penetapan status itu merupakan kebijakan politik yang seharusnya diambil presiden, bukan TNI.

“Menurut Undang-Undang TNI, sebuah kebijakan militer itu adalah kebijakan politik. Jadi, keputusan terhadap Papua harus dikeluarkan oleh presiden melalui perpres,” ujar dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara itu.

Pengamat menganggap keputusan mengenai isu keamanan di Papua seharusnya dikeluarkan Presiden Joko Widodo (kanan), bukan Panglima TNI, Agus Subiyanto (kiri).

Isu ini sebenarnya sudah pernah digaungkan anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanudin, dalam rapat dengar pendapat dengan TNI pada Januari 2023.

Saat itu, TB Hasanuddin memprotes dasar hukum operasi militer di Papua yang disebutnya tidak jelas. Perpres yang dijanjikan sejak dua tahun sebelumnya tak kunjung keluar, padahal perintah presiden itu penting untuk teknis di lapangan.

“Kalau perpres diturunkan, jelas nanti bagaimana pelibatan TNI di sana,” ucap Hasanuddin, seperti dikutip Kompascom.

“Selama perpres itu tidak ada, sulit untuk menentukan bentuk-bentuk operasinya seperti apa. Apakah operasi intelijen, operasi teritorial, atau operasi tempur? Kan macam-macamnya ada.”

Budi pun mendesak presiden untuk segera menentukan payung hukum yang jelas.

“Ini persoalan kebijakan yang saling bertentangan, yang nanti mengorbankan tidak hanya masyarakat Papua di lapangan, tapi juga anggota kepolisian, anggota TNI dan keluarganya, dan organisasi-organisasi kemanusiaan di lapangan,” tutur Budi.

Masyarakat jadi korban

Kekhwatiran serupa juga terlontar dari Yuliana Langowuyo selaku direktur lembaga gereja Katolik yang bergerak di bidang advokasi, Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua.

Yuliana mendesak pemerintah segera mengeluarkan pernyataan resmi mengenai status di Papua. Jika sudah ditetapkan status perang, maka akan ada pula turunan aturan mengenai perlindungan warga sipil.

“Ini akan menjadi masalah besar ketika tidak ada pernyataan resmi pemerintah Indonesia bahwa di Papua ini situasinya perang, maka langkah-langkah untuk mengamankan penduduk sipil itu tidak akan dilakukan,” ujar Yuliana kepada BBC News Indonesia.

“Masyarakat sipil yang tidak punya hubungan sama sekali dengan Organisasi Papua Merdeka pun mungkin bisa akan jadi korban dari kedua belah pihak karena memang langkah-langkah mengamankan sipil itu tidak ada.”

Warga sipil kerap menjadi korban dalam konflik di Papua.

Menurut Yuliana, masyarakat Papua sendiri sekarang hidup dalam stigma dan dilema, di mana nyawa menjadi taruhannya.

“Masyarakat-masyarakat ini kan mereka dekat dengan tentara tidak boleh, salah, karena nanti yang TPNPB akan datang dan bilang, ‘Kalian mata-mata TNI atau kalian mata-mata militer Indonesia,’” tutur Yuliana.

“Namun, kalau mereka menutup mata atau membatasi diri untuk tidak melakukan komunikasi dengan militer Indonesia, militer Indonesia akan memberikan cap kepada mereka bahwa mereka adalah simpatisan atau informan untuk TPNB.”

Yuliana lantas mengambil contoh tragedi petugas gereja di Paroki Gereja Katolik Santo Mikael Bilogai, Rufinus Tigau, yang tewas ditembak aparat gabungan TNI-Polri di Intan Jaya, Papua, pada 2020.

“Pastor-pastor kami mendapat stigma. Seperti peristiwa 2019 di Pegunungan Tengah sana, yang katekis kami ditembak itu, Rufinus Tigau, itu mati itu kan karena stigma,” katanya.

Urgensi resolusi konflik

Masyarakat dikhawatirkan akan terus hidup dalam ketakutan jika tidak ada penyelesaian masalah di Papua secara menyeluruh melalui resolusi konflik.

Peneliti Jaringan Damai Papua (JDP), Adriana Elisabeth, menganggap resolusi konflik menjadi sangat krusial setelah TNI melabeli TPNPB-OPM dengan sebutan OPM saja.

Masalahnya, kata Adriana, OPM sebagai gerakan pro-kemerdekaan Papua sendiri sebenarnya terdiri dari tiga sayap, salah satunya memang kelompok yang berjuang dengan angkat senjata seperti TPNPB.

Namun, ada pula yang berjuang melalui gerakan non-kekerasan dan lewat diplomasi di luar negeri, seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

“Pendekatannya harus berbeda karena mereka tiga organ yang memang melakukan gerakannya secara berbeda. Justru tidak bisa disatukan. Jadi let’s say kalau kelompok politik, ya masa dengan bersenjata? Kan harus dengan negosiasi politik,” katanya.

“Kalau dijadikan satu, kalau enggak dirancang resolusi konflik secara spesifik tentang Papua, menurut saya enggak akan menyelesaikan [masalah], tapi malah menambah PR saja.”

Senada dengan Adriana, Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua, Socratez Yoman, juga menyatakan masalah di Papua harus diselesaikan dengan resolusi konflik.

“Harus ada resolusi konflik dan itu harus dibangun berdasarkan hasil temuan LIPI, empat akar masalah. Fondasinya selesaikan empat itu dulu, bukan kembalikan nama OPM dan segala macam,” ucap Socratez.

Socratez merujuk pada laporan LIPI pada 2009 yang merangkum empat akar masalah Papua. Pertama, masalah sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia.

Kedua, kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua melalui operasi militer yang dimulai pada 1965. Ketiga, perasaan terdiskriminasi dan termarjinalkan akibat penyingkiran orang Papua dalam rumusan pembangunan di tanah mereka.

Terakhir, kegagalan pembangunan di Papua yang tidak hanya soal akses dan ekonomi rakyat, tapi juga pendidikan dan kesehatan.

Menurut Socratez, dialog yang dibangun pemerintah selama ini hanya untuk masalah pembangunan, belum menyentuh resolusi konflik menyeluruh.

“Segala pembangunan itu solusi? Bukan. Itu pembangunan yang memang kewajiban negara, tanggung jawab pemerintah, seperti di provinsi-provinsi yang lain. Papua itu perlu resolusi konflik. Itu bedanya,” katanya.
sumber: bbc

FILE – Paus Fransiskus melambaikan tangannya seusai audiensi umum mingguannya di Lapangan Santo Petrus, Vatikan, Rabu, 10 April 2024. (AP/Andrew Medichini)

Paus Fransiskus akan melakukan perjalanan ke Indonesia, Papua Nugini, Timor-Leste dan Singapura pada 2-13 September, kata Vatikan pada hari Jumat (12/4).

Paus Fransiskus akan berada di Jakarta pada 3-6 September, Port Moresby dan Vanimo pada 6-9 September, Dili pada 9-11 September, dan Singapura pada 11-13 September, kata sebuah pernyataan dari Vatikan.

Vietnam, yang telah diusulkan oleh Paus dan para pejabat Vatikan sebagai kemungkinan tujuan selama perjalanan Asia tersebut, tidak disebutkan.

Perjalanan ini diperkirakan akan membebani Paus Fransiskus, yang berusia 87 tahun dan kesehatannya buruk akhir-akhir ini, sehingga memaksanya untuk membatalkan beberapa acara, termasuk beberapa acara Paskah bulan lalu. [ab/lt]
sumber: voa

SUMBER GAMBAR, REUTERS
Keterangan gambar, Sebelum serangan 7 Oktober 2023, Hamas diperkirakan memiliki sekitar 30.000 anggota pasukan.

Enam bulan berlalu sudah sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023, 2023. Dalam insiden itu, 1.200 orang tewas dan lebih dari 200 lainnya menjadi sandera.

Israel pun berjanji akan “meluluhlantakkan Hamas” supaya kelompok itu tak lagi menjadi ancaman. Dalam operasi militer skala besar yang dilakukan Israel di Gaza, Kementerian Kesehatan Palestina menyebut lebih dari 33.000 jiwa melayang.

Israel mengeklaim telah membunuh ribuan pejuang Hamas dan menghancurkan sebagian besar jaringan terowongan bawah tanah yang dibangun para milisi Palestina di bawah Gaza. Terowongan-terowongan ini digunakan Hamas untuk melancarkan serangan mereka.

Namun, apakah Israel benar-benar sudah mencapai tujuannya menghancurkan Hamas?

Lalu bagaimana warga Palestina memandang penguasa mereka dan kepemimpinan Hamas di Gaza setelah mengalami salah satu pertumpahan darah terbesar di tanah air mereka?

Kementerian Kesehatan menyebut lebih dari 70% korban tewas di Gaza adalah perempuan dan anak-anak.

Apakah Israel berhasil melenyapkan pemimpin Hamas?

Tim pengecek fakta BBC meninjau pernyataan-pernyataan dan berbagai unggahan media sosial Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

Temuan BBC menunjukkan bahwa, menurut banyak laporan yang mengutip para komandan IDF, Hamas diperkirakan punya sekitar 30.000 pejuang di Gaza sebelum 7 Oktober 2023.

Kebanyakan tokoh politik terkemuka Hamas—misalnya Ismail Haniyeh, yang banyak dipandang sebagai pemimpin politik utama mereka—tinggal di luar negeri.

Haniyeh tinggal di Qatar—jauh dari medan perang kontra Israel. Akan tetapi, pada Rabu (10/04), dia mengaku tiga anaknya dan beberapa cucunya meninggal akibat serangan udara IDF.

Pasukan Israel mengeklaim bahwa ketiga anak laki-laki Haniyeh itu adalah “personel militer” dan mengonfirmasi bahwa mereka telah “dieliminasi”.

Bagaimanapun, sebagian besar struktur kepemimpinan militer Hamas diyakini ada di dalam Gaza.

Dalam pernyataannya baru-baru ini, IDF mengaku membunuh 13.000 pejuang dari kelompok Palestina itu sejak awal perang. Meski begitu, IDF tidak mengatakan bagaimana mereka menghitung jumlah tersebut.

Sementara Hamas sendiri melaporkan kehilangan sebanyak 6.000 anggota pasukan.

Israel juga mempublikasikan nama-nama individu pemimpin Hamas yang diklaimnya sudah mati. Namun, mustahil untuk memverifikasi apakah mereka benar-benar anggota Hamas.

Sebagai contoh, salah satu nama yang disebut adalah Mustafa Thuraya. Thuraya bekerja sebagai jurnalis lepas di Gaza bagian selatan saat kendaraannya dihantam serangan Israel pada Januari. BBC juga menemukan nama-nama ganda di daftar IDF itu.

Sejak Oktober, Israel mengungkap nama 113 korban tewas yang diduga merupakan bagian dari Hamas. Sebagian besar dari nama ini tewas dalam kurun waktu tiga bulan setelah perang dimulai.

Untuk tahun ini, Israel baru melaporkan kematian Marwan Issa, wakil komandan sayap militer Hamas, pada Maret silam. Issa sendiri dipandang sebagai orang nomor tiga di kelompok itu dan masuk urutan tertinggi di DPO Israel.

Sebagian besar pemimpin top Hamas di Gaza, termasuk Yahya Sinwar, diyakini masih hidup.

Di luar Gaza, Israel pada Januari lalu disalahkan atas ledakan yang menewaskan pemimpin politik Hamas, Saleh al-Arouri, di kota pinggiran Dahiyah di selatan Beirut, Lebanon.

Namun, banyak pakar mengatakan kepada BBC bahwa sebagian besar pemimpin tertinggi di Gaza diyakini masih hidup.

“IDF belum berhasil menyentuh kepemimpinan senior Hamas,” ujar Mairav Zonszei, analis untuk isu-isu Israel-Palestina di Kelompok Krisis Internasional.

Benar saja, pemimpin kelompok Hamas—masih aktif—antara lain Yahya Sinwar, Mohammed Deif, dan beberapa pemimpin lain yang bertanggung jawab atas peristiwa 7 Oktober.

Apakah pasukan Israel berhasil menghancurkan jaringan terowongan Hamas di Gaza?

Sebagai bagian dari janjinya untuk melenyapkan Hamas, Israel menyatakan akan menghancurkan jaringan terowongan bawah tanah luas yang dibangun kelompok militan itu di bawah Gaza. Jaringan ini digunakan untuk mengirim barang-barang dan orang-orang.

“Bayangkan Jalur Gaza ini punya satu lapis untuk warga sipil kemudian lapisan berikutnya untuk Hamas. Kami berupaya mencapai lapisan kedua yang dibangun Hamas itu,” ungkap juru bicara IDF, Jonathan Conricus, pada Oktober lalu.

Hamas menyebut jaringan terowongan ini mencapai luas 500 kilometer, tetapi tidak ada cara untuk memverifikasi ini secara independen.

Hamas menyebut jaringan bawah tanahnya mencapai 500 kilometer, tetapi angka ini tidak bisa diverifikasi.

BBC menanyakan kepada IDF seberapa besar jaringan bawah tanah yang sudah mereka hancurkan. Respons IDF adalah pasukan mereka telah “menghancurkan sebagian besar infrastruktur teroris di Gaza.”

Untuk menentukan seberapa besar jaringan terowongan bawah tanah yang ditemukan pasukan Israel, BBC meninjau pesan-pesan IDF di platform media sosial Telegram yang merujuk ke terowongan-terowongan bawah tanah di Gaza antara 7 Oktober 2023 dan 26 Maret 2024.

Sebagian besar pesan tidak memberikan rincian atau lokasi spesifik terowongan, sehingga tidaklah mungkin untuk memverifikasi berapa banyak terowongan atau bagian dari jaringan yang ditemukan atau dihancurkan IDF.

Labirin di bawah Gaza terdiri dari beberapa elemen, termasuk rute-rute terowongan bawah tanah, berbagai ruangan dalam ukuran berbeda-beda, dan poros-poros sebagai akses ke luar.

Dari seluruh pesan yang dikaji BBC, 36 di antaranya merujuk ke lebih dari 400 poros terowongan.

Akan tetapi, menurut Dr. Daphné Richemond-Barak, pakar di bidang operasi bawah tanah dan dosen di Universitas Reichman di Israel, mengatakan adalah menyesatkan apabila kita menganggap poros sebagai terowongan penuh.

Richemon-Barak menyebut sekadar menghancurkan poros terowongan tetap saja tidak akan mempengaruhi jaringan secara keseluruhan.

Pemimpin Hamas di Gaza pernah mengklaim bahwa mereka punya terowongan hingga sepanjang 500km.

“Saya rasa kita belum melihat hancurnya terowongan secara total dalam perang ini,” tambahnya.

Sebuah kajian yang dipresentasikan pada Maret silam oleh intelijen AS memperkirakan Hamas akan dapat meneruskan gerakan mereka selama bertahun-tahun—akibat kesulitan Israel menghentikan jaringan terowongan bawah tanah ini.

“Israel kemungkinan akan menghadapi pemberontakan bersenjata dari Hamas pada tahun-tahun mendatang, dan militer akan kesulitan menetralisir infrastruktur bawah tanah Hamas,” ujar Avril Haines, Direktur Intelijen Nasional AS, dalam laporan itu.

“Akibatnya, para pemberontak dapat bersembunyi, mengumpulkan kekuatan, dan mengejutkan pasukan Israel,” katanya kemudian.

Enam bulan setelah perang pecah, bagaimana Palestina memandang pemimpin mereka di Tepi Barat dan Gaza?

“Pembalasan dendam luar biasa” yang dijanjikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas Hamas tidak hanya berdampak kepada Gaza.

Di teritori Palestina yang lain, Tepi Barat, Israel melancarkan rangkaian serangan mematikan terhadap kelompok-kelompok bersenjata yang menewaskan warga sipil tak bersalah. Israel juga menangkap ribuan orang yang ditahan tanpa peradilan.

Para petani Palestina telah terusir dari tanah mereka menyusul kampanye intimidasi dari pemukim Yahudi ekstrimis yang keji dan terkadang mematikan.

Akan tetapi, jajak pendapat memperlihatkan dukungan yang kuat di antara warga Palestina atas serangan Hamas pada 7 Oktober.

Khalil Shikaki, profesor di bidang ilmu politik dan direktur Lembaga Penelitian Kebijakan Publik Palestina (PCPSR), mengatakan kepada BBC bahwa bahkan mereka yang tidak menyukai Hamas, setuju bahwa serangan terhadap Israel berhasil membawa perjuangan kemerdekaan Palestina ke peta politik ASEAN.

PCPSR adalah lembaga jajak pendapat independen yang berbasis di Ramallah, ibukota Tepi Barat. Sejak 1990, lembaga ini mengukur opini publik di teritori-teritori Palestina secara triwulanan.

Dalam jajak pendapat terakhirnya di Tepi Barat dan Gaza pada bulan Maret, sebanyak 71% dari responden orang Palestina mengakui menyetujui keputusan Hamas untuk melancarkan serangan pada Oktober.

Ketika ditanya siapa yang akan memenangkan peperangan ini: Hamas atau Israel, sebanyak 64% menjawab Hamas.

Untuk topik dukungan terhadap para pemimpin mereka, opini responden terus memperlihatkan betapa kuatnya dukungan atas Hamas—yang sudah menguasai Gaza sejak 2007.

Jajak pendapat teranyar memperlihatkan penolakan besar-besaran terhadap Mahmoud Abbas, yang memimpin Tepi Barat dan didukung negara-negara Barat.

Di sisi lain, ada penolakan teramat besar terhadap Mahmoud Abbas, presiden Otoritas Nasional Palestina, yang memerintah Tepi Barat dan didukung Barat.

Jajak pendapat memperlihatkan 70% orang Palestina di Gaza dan Tepi Barat puas atas performa Hamas di perang ini—hanya 14% mendukung Abbas.

Ditanya soal siapa pilihan mereka apabila ada pilpres antara Mahmoud Abbas dari kelompok Fatah dan Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas—37% memilih Haniyeh dan hanya 11% mendukung Abbas.

Di Tepi Barat, Mahmoud Abbas tetap terlihat tidak populer. Jajak pendapat yang sama memperlihatkan 93% penduduk Tepi Barat ingin Abbas mengundurkan diri. Di Gaza, 71% mengatakan Abbas harus melengserkan diri.

Apa Hamas akan punya masa depan politik di Gaza setelah perang usai?

Banyak yang mempertanyakan siapa yang akan memerintah Gaza setelah perang. Sejauh ini, belum ada yang bisa mengantisipasi jawabannya.

Di sisi Israel, yang diketahui adalah visi Benjamin Netanyahu yang dipresentasikannya pada Februari lalu—visi itu tidak menyebut Otoritas Palestina dalam pemerintahan Gaza di masa depan.

Rencana si perdana menteri, bahwa Israel akan mempertahankan kontrol militer di wilayah tersebut tanpa batas, menuai kritik tajam dari berbagai analis di seluruh dunia.

Seperti dijelaskan Ethar Shalaby, wartawan BBC Arab, berbagai skenario sudah diajukan tentang siapa yang bisa memimpin Gaza setelah perang berakhir.

Semuanya berdasarkan hipotesa-hipotesa yang berkaitan dengan apakah Netanyahu akan tetap berkuasa atau siapa yang memenangkan pilpres AS pada November.

“Beberapa skenario yang diajukan termasuk kemungkinan Otoritas Palestina kembali ke panggung politik Gaza, tetapi visi-visi lain meniadakan mereka,” ujar Shalaby.

Enam bulan setelah perang pecah, sebagian besar Gaza hancur lebur.

“Ada juga kemungkinan kehadiran pasukan militer regional dalam fase transisi sementara kelompok lainnya menunggu pembentukan pemerintahan sipil di bawah kendali pasukan keamanan Israel.”

“Tetapi tidak ada satu pun dari skenario ini yang bisa dikonfirmasi mengingat kehancuran dan pembunuhan yang terjadi di Gaza sejauh ini,” jelas Shalaby.

Barangkali satu hal yang pasti adalah segala visi masa depan itu kesemuanya mengecualikan peran Hamas dalam pemerintahan apa pun di Gaza.

Kendati demikian, para pakar menekankan bahwa akan sangat sulit bagi institusi Palestina di Gaza—siapa pun yang berkuasa nantinya—untuk tidak berelasi dengan Hamas.

“Tidak mungkin untuk menumpas semua orang yang punya koneksi dengan Hamas,” ujar Sarah Yerkes, peneliti senior Carnegie Endowment for International Peace kepada BBC.

“Saya memahami keinginan untuk melengserkan Hamas dari kekuasaan dan melenyapkan kemampuannya untuk mengontrol Gaza.”

“Tapi saya rasa tidaklah realistis bagi orang Israel untuk mengharapkan siapa pun yang pernah bekerja untuk pemerintahan Hamas bisa disingkirkan.”

“[Kalau itu dilakukan] maka tidak akan ada lagi birokrasi tersisa dan tidak akan ada orang yang punya pengalaman memimpin Gaza,” ujar sang ahli.

Muncul berbagai laporan bahwa pejabat Hamas tengah berdiskusi untuk mengizinkan pembaruan Otoritas Palestina untuk mengambil alih kendali di Gaza melalui pemerintahan teknokrat baru.

Dr. Mukheimer Abu Saada, profesor kajian politik di Universitas Al-Azhar di Gaza, meyakini ini adalah opsi yang paling layak untuk Gaza pascaperang.

“Ini adalah skenario yang paling mungkin karena inilah yang paling bisa diterima AS dan negara-negara Arab,” ujar ahli kepada BBC.

Dia menambahkan: “Ini akan menjadi pemerintahan baru, dengan menteri-menteri baru yang tidak ada hubungannya dengan Hamas.”

“Saya rasa pemerintahan ini akan bisa diterima Washington dan komunitas internasional, bahkan kalaupun Netanyahu tidak menyukainya, dan dia tidak punya hak untuk memutuskan.”
sumber: bbc